Panduan Pencalonan dan Pemenangan Pilkada di Daerah Istimewa Yogyakarta

Seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta akan memilih pemimpin daerah dalam Pilkada serentak 2024. Masyarakat di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta akan kembali mencoblos pada 27 November nanti. Apakah Anda tertarik berpartisipasi?

Menjadi walikota atau bupati di DIY nantinya mengemban tugas mengurus wilayah berpotensi tinggi dengan segala urusan ekonomi yang masih mendera. APBD relatif kecil, di angka Rp 2 Triliun hingga Rp 3 Triliun. Eksplorasi sumber daya alamnya minim karena tak memiliki hasil bumi. Pun juga wilayah industri yang begitu sedikit.

Namun DIY mendapat anugrah manusia dengan kebudayaan dan intelektualitas tinggi. Seni memimpin wilayah DIY adalah seni memimpin kekayaan SDM untuk mengoptimalkan potensi kebudayaan.

Sehingga, kunci kemenangan pilkada di DIY adalah sentuhan manusia ke manusia dengan menawarkan gagasan yang inovatif. Berikut panduan lengkapnya.

Merancang Visi Misi Sesuai Kondisi Daerah

Bentang alam DIY adalah daerah pegunungan, daratan, dan pesisir. Di kabupaten, masyarakat hidup agraris sebagai petani atau nelayan yang subsisten. Sementara Kota Yogyakarta dan sisi selatan Kabupaten Sleman memiliki wilayah urban sebagai kota pendidikan. Pekerja kerah putih berbaur dengan mahasiswa pendatang.

Penggerak ekonomi utama di wilayah DIY memiliki kaitan dengan pariwisata dan pendidikan. Banyaknya pelancong yang datang ke Yogyakarta, serta kedatangan mahasiswa baru setiap tahunnya, menjadi penggerak ekonomi utama. Penggerak ekonomi DIY adalah sektor pertanian 16,06 %, sektor industri pengolahan 24,01 %, sektor perdagangan 17,36%, sektor jasa 39,39 %.

Secara sosiologis, masyarakat DIY dominan dengan Suku Jawa yang mencapai 96,53 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 3,6 juta jiwa.

Dengan kondisi demikian, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dalam menerjemahkan visi-misi

1. Program Pendidikan:
2. Program Infrastruktur:
3. Program Kesehatan:
4. Program Ketenagakerjaan:
5. Program Jaminan Sosial:
6. Program Khusus:

JARINGAN POLITIK LOKAL

DIY adalah satu-satunya monarki di Indonesia yang diakui pemerintahan dan kepemilikan wilayahnya. Kekuasaan ini menjadikan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat sebagai simpul kekuasaan terkuat.

Kraton memegang jabatan gubernur yang mendapat posisi otomatis yang sah secara konstitusi. Keberadaan partai politik tetap hidup di DIY sebagai penggerak aktivitas politik warga. Partai tinggal memperebutkan posisi politik di DPRD, DPR RI, walikota, dan Bupati.

Peta politik partai relatif merata. Tidak ada satu partai yang terlalu dominan di wilayah DIY. Berikut data pendapatan kursi DPR RI di wilayah DIY.

Berikut perolehan suara peserta pemilu partai politik di DIY:

1. PDIP: 593.969 suara
2. Partai Golkar: 302.845 suara
3. Partai Gerindra: 272.165 suara
4. PKB: 245.627 suara
5. PKS: 272.061 suara
6. PAN: 198.662 suara
7. Partai NasDem: 130.830 suara
8. PSI: 71.998 suara
9. Partai Ummat: 55.510 suara
10. PPP: 47.873 suara
11. Partai Demokrat: 38.421 suara
12. Partai Buruh: 15.343 suara
13. Partai Gelora: 12.732 suara
14. Partai Perindo: 10.234 suara
15. Partai Garda: 4.792 suara
16. Partai Hanura: 4.047 suara
17. PKN: 3.426 suara
18. PBB: 3.250 suara

Perolehan suara ini tak berubah dari Pemilu 2019 yang memenangkan PDIP sebagai partai pemenang di DIY. Meski PDIP menang beruntun, DIY relatif membagi suara secara adil. Di Pemilu 2009 ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, Partai Demokrat berhasil mendapatkan 2 kursi. Masyarakat DIY cenderung memberi suara kepada pihak yang berkuasa.

Sementara hasil Pilpres menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 1.269.265 suara. Menyusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 741.220 suara, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi terakhir meraih 496.280 suara.

Salah satu kunci kemenangan adalah melengkapi diri dengan kendaraan politik yang memiliki mesin untuk menjangkau simpul-simpul. Ada beberapa kunci akuisisi jaringan dalam Pemilu di Yogyakarta

• Silaturahmi dengan Kraton: Restu Kraton amat penting dalam proses pencalonan karena nantinya pemimpin daerah akan menjadi bawahan Sri Sultan HB X selaku Gubernur. Keharmonisan hubungan menjadi penting.
• Melihat faktor PDIP: Pahami posisi kandidat dengan PDIP, apakah kawan atau lawan.

Selain jaringan politik formal, kandidat tetap perlu memetakan jaringan masyarakat. Di DIY, jaringan masyarakatnya lebih kultural dibanding agama. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat adalah tetua-tetua yang ada di setiap permukiman. Berikut jenis tokoh masyarakat DIY yang harus dipetakan:

1. Budayawan: Tokoh budaya adalah influencer masyarakat DIY. Para seniman biasanya memiliki jangkauan massa yang luas.
2. Akademisi: Sebagai kota pendidikan, DIY memiliki banyak akademisi. Mereka biasa dianggap penting dan menjadi rujukan warga ketika menanyakan sesuatu.
3. Ketua RW: Tokoh masyarakat formal yang mengurus administrasi.
4. PNS: Warga yang bekerja sebagai PNS memiliki reputasi amat baik. Mereka akan netral dalam pemilihan sebagai ASN, tapi tetap menggalang dukungan sebagai tokoh masyarakat.

Dengan mengakuisisi jaringan politik dan masyarakat, kandidat dapat dengan mudah menggerakkan simpul-simpul kunci tanpa perlu mengetuk rumah pemilih terlalu banyak.

PROGRAM KAMPANYE

Efektivitas kegiatan kampanye ini nantinya akan menguji kemampuan kandidat untuk masuk di ruang-ruang hidup masyarakat. Selama masa kampanye, akan ada berbagai kegiatan untuk menggalang suara.

Pendekatan konvensional seperti diskusi langsung kunjungan ke warga akan amat menentukan. Masyarakat DIY menyukai komunikasi dari hati ke hati. Komunikasi masyarakat DIY selalu menyiratkan makna. Mereka tidak pernah meminta secara langsung, karena memegang prinsip segalanya cukup.

Dalam berkomunikasi langsung dengan masyarakat DIY, pastikan gestur rendah hati. Masyarakat DIY amat menjunjung tata krama dengan ciri khas gaya bicara yang lembut. Berikut metode komunikasi langsung dengan warga DIY

1. Pelatihan: Mengumpulkan sejumlah warga untuk mendapat pelatihan usaha, pendidikan vokasi, atau edukasi soal kesehatan.
2. Silaturahmi Warga: Hadir di tempat kumpul dan bertemu beberapa warga untuk lesehan dan berdialog.
3. Pemeriksaan Kesehatan: Aktivitas mengumpulkan warga dengan menyediakan layanan pemeriksaan gratis untuk lansia, ibu, anak, atau seluruhnya.
4. Bantuan Alat Produksi: Memberikan alat produksi bagi petani.

Silaturahmi yang akan menghadapi keterbatasan waktu dan biaya, oleh karenanya perlu mendapat daya tambahan melalui kampanye massa. Kandidat akan menghadirkan pesan dalam bentuk konten ke beberapa kanal yang dapat menjangkau publik, seperti media sosial dan pemberitaan.

Provinsi DIY adalah pengguna loyal dari platform Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Apalagi keberadaan pemilih Gen Z dan Millenial sebanyak 40 %. Kandidat harus mampu memenangkan tarung udara di media sosial dalam berbagai format.

1. Konten Edukasi: Trivia edukatif soal DIY seperti kuliner, pendidikan, budaya, dan elemen khas daerah lainnya.
2. Konten Menghibur: Membuat konten tentang kebiasaan orang DIY dalam sehari-hari yang disajikan secara jenaka.
3. Konten Komunikatif: Membuat konten yang bisa memicu percakapan. Utamakan dalam Bahasa Jawa, atau menggunakan pola komunikasi orang Jawa dalam bentuk Bahasa Indonesia.
4. Konten Program: Secara gamblang menampilkan profil kandidat dan visi-misi.

Pemberitaan di DIY amat hidup dengan banyaknya jurnalis dan kantor berita, ditambah pemberitaan media nasional yang ikut memprioritaskan DIY. Terdapat lebih dari 300 wartawan bekerja di DIY. Kandidat harus membangun jaringan dengan kantor berita lokal seperti:

• Antara Biro Yogyakarta: Kantor berita nasional dengan jaringan luas dan kredibilitas tinggi.
• KRJogja: Media massa cetak dan online ternama di DIY dengan pembaca setia.
• Harian Jogja: Koran harian lokal ternama dengan fokus pada berita dan informasi DIY.
• Tribun Jogja: Media massa online populer dengan jangkauan pembaca yang luas.
• Okezone.com Yogyakarta: Portal berita online nasional dengan versi lokal untuk DIY.

Terakhir, kandidat harus mengantisipasi politik uang. DIY mengenalnya dalam istilah bitingan, atau bantuan kecil berupa uang. Dalam Pemilu 2024, terdapat beberapa oknum politisi yang masih menyebarkan uang untuk meraih pemilih. Harga pasarannya berada di sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.